16
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan
Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif, memberikan akses keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
“Setiap capaian perlu diterjemahkan menjadi pengetahuan yang dapat digunakan untuk memperkuat aksi di tingkat perguruan tinggi.”
Target & Indikator Nasional
Berdasarkan pemutakhiran data metadata Bappenas.
16.1.1.(a)
Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir
16.1.2.(a)
Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk
16.1.3.(a)
Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir
16.1.4*
Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
16.2.1.(a)
Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir
16.2.1.(b)
Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya
16.2.2*
Angka korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi
16.2.3.(a)
Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun
16.3.1.(a)
Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi
16.3.1.(b)
Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi
16.3.1.(c)
Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara
16.3.2.(a)
Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan
16.3.3.(a)
Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)
16.5.1*
Proporsi masyarakat yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik, atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir
16.5.1.[a]
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
16.5.2*
Proporsi pelaku usaha/bisnis yang memiliki setidaknya satu kontak dengan pejabat publik dan yang membayar suap kepada pejabat publik atau diminta suap oleh pejabat publik tersebut, selama 12 bulan terakhir
16.6.1*
Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui
16.6.1.[a]
Persentase instansi pemerintah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
16.6.1.[b]
Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ≥ B
16.6.1.[c]
Persentase instansi pemerintah dengan Indeks Reformasi Birokrasi (RB) ≥ B
16.6.2.(a)
Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik
16.7.1.(a)
Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
16.7.1.(b)
Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)
16.7.2.(a)
Indeks Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi
16.7.2.(b)
Indeks Aspek Kebebasan
16.7.2.(c)
Indeks Aspek Kesetaraan
16.8.1.(a)
Jumlah keanggotaan dan kontribusi dalam forum dan organisasi internasional
16.9.1*
Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil menurut umur
16.9.1.[a]
Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah
16.9.1.[b]
Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun
16.10.1.(a)
Indeks Kemerdekaan Pers (IKP)
16.10.1.(b)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
16.10.1.(c)
Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan
16.10.2*
Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori, dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi
16.10.2.[a]
Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif
16.10.2.[b]
Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi
16.a.1*
Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles
16.b.1.(a)
Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional
PLEDGE &
KOMITMEN
POLITEKNIK NEGERI MADURA
POLTERA berkomitmen penuh menjalankan tata kelola institusi perguruan tinggi yang bersih, transparan, dan akuntabel (Good University Governance). Kami membangun atmosfer akademik yang menjunjung tinggi keadilan, anti-kekerasan, menolak segala bentuk perundungan, serta menanamkan nilai integritas dan antikorupsi kepada mahasiswa.
Belum ada publikasi.
Mari Berkolaborasi Bersama Kami!
Kami selalu terbuka untuk berjejaring, berkolaborasi dalam riset, dan menjalankan program keberlanjutan bersama akademisi, industri, pemerintah, maupun masyarakat.